Jusuf Kalla: Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi usul penundaan pemilu yang dikemukakan sejumlah pemimpin partai politik.

Editor: Lalu Helmi
Dok. Diskomifotik NTB
Jusuf Kalla.. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Wacana penundaan pemilu 2024 terus dihembuskan. 

Sejumlah politisi hingga menteri bersahutan mendorong wacana tersebut. 

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi usul penundaan pemilu yang dikemukakan sejumlah pemimpin partai politik.

JK menegaskan dirinya tidak setuju pemilu diundur karena hal itu sama saja dengan melanggar konstitusi bangsa.

Baca juga: Ini Alasan Muhaimin Iskandar Usulkan Pemilu 2024 Ditunda

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra Ungkap Cara Penundaan Pemilu 2024

“Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi, Iya, tidak setuju,” tegas JK saat ditemui pada Peringataan Satu Abad Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), di Jakarta, Senin (28/2/2022) seperti dikutip dari Kompas.TV.

JK menyatakan seluruh elemen bangsa harus taaat pada konstitusi.

Karena konstitusi sudah mengamanatkan pemlihan umum digelar lima tahun sekali, maka menurut JK hal itu harus dipatuhi.

“Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun,” ujarnya.

Menurut JK, jika ketentuan konstitusi tersebut dilanggar, yang bakal terjadi adalah keributan.

“Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” tukas JK yang juga merupakan ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim banyak yang setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

Menurut Muhaimin, klaim tersebut didasarkan atas analisa big data perbincangan di media sosial.

Berdasarkan analisa big data, dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung dan 40 persen menolak penundaan pemilu.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam pengambilan keputusan," kata Muhaimin, Minggu (27/2/2022).

Menurutnya, kini big data menjadi dasar pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei.

Peralihan terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja, sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla: Pemilu Diundur Itu Tidak Sesuai Konstitusi, 

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved