Breaking News:

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Ketua PB IDI: Ketersediaan Obat dan Alkes Harus Tetap Dijaga

Selain itu, persiapan di rumah sakit juga terus dilakukan, termasuk menyiapkan kembali ruangan atau tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Editor: Irsan Yamananda
freepic
Ilustrasi - PB IDI ingatkan soal gelombang ketiga Covid-19. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terpilih Adib Khumaidi menyatakan, tenaga kesehatan lebih siap dalam menghadapi kemungkinan gelombang ketiga Covid-19.

Untuk itu, Adib pun meminta pemerintah menjaga ketersedian obat dan alat kesehatan seperti tabung oksigen dalam mendukung kesiapsiagaan tenaga kesehatan.

"Bagaimana ketersediaan obat dan alkes harus tetap dijaga. Sekarang kita menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Saya yakin teman-teman di lapangan, di daerah banyak melakukan upaya, belajar dari kejadian bulan Januari, bulan Juli kemarin (lonjakan kasus kemarin)," ungkap dia dalam Dialog Semangat Selasa KCPEN, Selasa (23/11/2021).

Ia berharap ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk mengatur strategi, dimana obat dan tabung oksigen sangat diperlukan.

Selain itu, persiapan di rumah sakit juga terus dilakukan, termasuk menyiapkan kembali ruangan atau tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Baca juga: Demam Setelah Vaksin Covid-19, Fitri Tropica Ternyata Positif Hamil Anak Kedua

"Ini harus dilakukan sehingga kita akan siap kalau ada lonjakan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi," imbuhnya.

Diketahui, selain penerapan PPKM Level 3 pada saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah bersama Satgas Covid-19 juga mengantisipasi potensi kenaikan kasus melalui berbagai strategi kebijakan.

Baca juga: Menteri Sandiaga Ingatkan Penyelenggaraan WSBK di Mandalika Harus Sesuai Prokes COVID-19

Mengutip dari Tribunnews.com dengan judul IDI Ingatkan Ketersediaan Obat dan Tabung Oksigen untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, berikut beberapa strategi yang dimaksud:

Pertama, larangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun.

Kedua, pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

Nantinya penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam Surat Edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan.

Ketiga, pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik.

Keempat, pengawasan penerapan kebijakan pengendalian sampai ke tingkat komunitas beserta pendisiplinan di lapangan secara langsung.

(Tribunnews/ Rina Ayu Panca Rini)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved