NTB

Organda NTB Minta Tarif Penyebrangan Poto Tano-Kayangan Diturunkan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Para pengusaha yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB meminta pemerintah menyesuaikan tarif penyeberangan rute Pelabuhan Kayangan-Poto Tano.

Tarif penyebrangan saat ini dinilai mahal karena masih menggunakan hitungan lama.

Dimana standar tarif mengacu pada tarif Alas-Kayangan dengan hitungan 17 mil sebesar Rp 465 ribu.

Sementara jarak tempuh Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur dengan Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kurang lebih berjarak 11 mil atau setara Rp 305 ribu.

"Jika dikalkulasikan biaya tarif yang ada itu sangat tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian," kata Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6/2021).

Dengan perhitungan itu, dia menilai tarif saat ini tidak relevan lagi.

Baca juga: Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Lapuk di Lombok Tengah

Ia mencontohkan tarif yang disesuaikan, seperti rute Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk sebesar Rp 165 ribu.

Maka tarif penyebrangan Poto Tano dan Kayangan dianggap terlalu tinggi.

"Kita berharap tarif rute penyebrangan Kayangan-Poto Tano segera dilakukan penyesuaian sesuai jarak tempuh," katanya.

Penyesuaian tarif tersebut sangat penting.

Sebab di masa pandemi, dengan sepinya penumpang pengusaha kendaraan mengalami kesulitan.

Saat bertemu Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah bersama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi NTB beberapa hari lalu, Junaidi sudah menyampaikan langsung  kondisi yang dialami pengusaha di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Antisipasi Kebakaran Hutan, Polres Sumbawa Terbangkan Drone dan Tingkatkan Patroli

Baca juga: WASPADA PENIPUAN, Modusnya Janjikan Lahan Transmigrasi lalu Minta Sejumlah Uang

"Penumpang sangat sepi," katanya.

Kondisi itu diperparah dengan keberadaan taksi dan travel liar.

"Para pengusaha angkutan darat sudah jatuh ketimpa tangga di NTB," katanya.

Sehingga dia membutuhkan intervensi pemerintah daerah dalam penertiban taksi dan travel liat.

Termasuk di Terminal Mandalika yang juga penuh dengan preman dan taksi gelap.

"Mereka juga harus ditertibkan," tandas Junaidi Kasum.

Berita terkini di NTB lainnya.

(*)