Breaking News:

Pemprov NTB Minta Stasiun TV Nasional Perbanyak Konten Lokal

Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Amy meminta sistem stasiun jaringan (SSJ) di daerah memperbanyak siaran

Penulis: Sirtupillaili | Editor: Wulan Kurnia Putri
Dok. Diskominfotik NTB
KONTEN LOKAL: Evaluasi program siaran televisi swasta, di Hotel Aston In Kota Mataram, Kamis (29/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Amy meminta sistem stasiun jaringan (SSJ) di daerah memperbanyak siaran dan konten lokal.

”Karena dalam UU Penyiaran sudah diamanatkan bahwa kewajiban lembaga penyiaran memenuhi 10 persen waktu siaran untuk konten lokal," kata Najamuddin, dalam Evaluasi Program Siaran dari sistem SIMP3 Kemenkominfo RI terkait jasa penyiaran televisi swasta, di Hotel Aston In Kota Mataram, Kamis (29/4/2021).

Evaluasi siaran SSJ ini digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB untuk mengevaluasi program siaran terkait perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

”Kami berharap semua SSJ di daerah memiliki moral dan itikad baik, membangun NTB Gemilang dengan cara-cara yang baik,” katanya.

Salah satu caranya dengan mengangkat dan mempublikasikan hasil pembangunan daerah berupa konten-konten lokal daerah.

Untuk itu, sinergi SSJ membangun NTB Gemilang mesti sejalan dengan misi Pemprov NTB.

Meurutnya, untuk membangun sebuah daerah harus mengangkat hal-hal baik dari daerah. 

”Apalagi  Metro TV ini, paling jernih tangkapan siarannya di sekitar Mataram," katanya.

Artinya output yang bagus dari tangkapan di media televisi harus memacu TV di daerah melahirkan kontribusi yang besar untuk NTB.

Sejalan dengan perkembangan siaran televisi,  Dinas Kominfotik juga mendorong SSJ mampu mengikuti perkembangan zaman untuk berproses dari siaran televisi analog ke telvisi digital.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB Sirajudin mengatakan, amanat UU penyiaran harus dipenuhi, yaitu konten lokal harus 10 persen.

"Untuk mempublikasikan kearifan lokal daerah," tegas pria asli Dompu ini.

Ia menghimbau Pemda yang berkaitan dengan penyiaran konten lokal, harus memilik legalitas standing.

"Menegaskan kepastian hukum di daerah, agar ada Perda yang mengatur tentang konten lokal untuk tv nasional," harapnya.

Sementara itu, Ketua KPID Provinsi NTB Yusron Saudi menjelaskan, evaluasi yang dilakukan kepada Metro TVsekali dalam sepuluh tahun.

Ia juga mendorong TV di daerah mencerdaskan masyarakat, dengan menayangkan informasi dan siaran yang dan cerdas.

Dalam evaluasi SSJ tersebut, para komisioner KPID NTB menyoroti masih minimnya siaran lokal.

"Dari paparan Metro TV, seharusnya memberikan laporan berapa persen konten lokal yang sudah disiarkan," kata Sahdan salah satu komisioner KPID.

Dari 12 SSJ di NTB, hanya 1 jam siaran lokal, itu pun berita.

Harusnya durasi waktunya 2,1 jam.

"Sistem yang melaporkan ini, bukan kami yg nilai," ucapnya.

Bahkan menurut Komisioner KPID Arwan Syahroni, konten lokal ditayangkan pada  jam "tahajud" atau tengah malam.

Termasuk siaran acara yang berulang.

"Ini sebagian catatan kami. Ingat, kewajiban menayangkan konten lokal bukan meminta, tapi ini kewajiban SSJ,"tuturnya.

Diharapankan ke depan siaran TV lokal di daerah dapat menggali potensi lain di NTB.

Seperti aspek religi, ketokohan, kiprah dan kearifan lokal lain.

Sehingga kekayaan potensi NTB terpublikasi hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Menanggapi hal tersebut, Sekarressia Phatria Zhahara dari perwakilan Metro TV, menyampaikan akan terus memperbaiki siaran untuk konten lokal di NTB.

Merajut sinergi dan kebersamaan untuk membangun daerah melalui penayangan budaya dan kearifan lokal daerah.

"Kami berkomitmen, mewujudkan siaran sehat dan menerapkan amanat UU Penyiaran," tutupnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved