Breaking News:

Jaksa Dinilai Tidak Cermat, Kuasa Hukum Minta 4 Ibu-ibu di Lombok Tengah Bebas Demi Hukum

Empat ibu-ibu terdakwa kasus pelemparan pabrik tembakau di Lombok Tengah, melalui kuasa hukum menyampaikan eksepsi.

Penulis: Sirtupillaili
Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
TribunLombok.com/Sirtupillaili
SIDANG: Empat ibu rumah tangga yang jadi terdakwa hadir dalam sidang lanjutan di PN Praya, Kamis (25/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH – Empat ibu-ibu terdakwa kasus pelemparan pabrik tembakau di Lombok Tengah, melalui kuasa hukum menyampaikan eksepsi atau keberatan terhadap semua dakwaan jaksa penuntut umum.

Eksepsi dibacakan tim hukum ‘Nyalakan Keadilan untuk Ibu Rumah Tangga’ secara bergantian, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Kamis (25/2/2021).

Tim hukum menilai, dakwaan jaksa penutut umum tidak jelas atau obscuur libel.

Selain itu, mereka menemukan banyak kejanggalan selama proses pemeriksaan para terdakwa.

Karena itu, tim hukum meminta majelis hakim PN Praya menolak seluruh dakwaan jaksa.  

Seluruh dakwaan jaksa harus dibatalkan demi hukum.

SIDANG: Empat ibu rumah tangga yang jadi terdakwa duduk di ruang tunggu PN Praya sebelum sidang lanjutan, Kamis (25/2/2021).
SIDANG: Empat ibu rumah tangga yang jadi terdakwa duduk di ruang tunggu PN Praya sebelum sidang lanjutan, Kamis (25/2/2021). (TribunLombok.com/Sirtupillaili)

“Batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak diterima menurut hukum,” tegas Ali Usman Ahim, koordinator tim hukum, dalam pembacaan permohonan eksepsi.

Dalam pokok-pokok eksepsi, kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan.

Juga ketidak jelasan dalil tuntutan sehingga seluruh dakwaan dianggap kabur.

Yan Mangandar, kuasa hukum lainnya, dalam pembacaan eksepsi memaparkan, setalah mencermati surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Para terdakwa sesungguhnya tidak memahami mereka dituduh melakukan tindak pidana mengganggu ketertiban umum.

Di satu sisi, dalil atas tuduhan itu tidak jelas.

Baca juga: Sidang Lanjutan Kasus 4 Ibu-ibu di Lombok, Tetangga dan Keluarga Datang Beri Dukungan Moril

Apakah pelemparan terhadap pabrik UD Mawar Putra masuk mengganggu ketertiban umum atau tidak.

“Hal ini sangatlah kabur. Sehingga bagi para terdakwa melalui penasehat hukumnya menjadi kebingungan atas formulasi yang dibangun jaksa,” tegasnya.

Dalam kasus tersebut, tampak jika formulasi delik tidak dirumuskan dengan jelas.

Jaksa juga mencampuradukkan konspesi penalaran pasal 170 ayat (1) KUHP dengan pasal 406 KUHP.

Ini berdampak pada obscuur libel-nya surat dakwaan jaksa.

”Sehingga secara nyata tidak memenuhi syarat materil,” tegas Yan Mangandar.

Sehingga pasal 170 ayat 1 yang disangkakan sangat berlebihan.  

Pohon Singkong Masuk Jadi BB

Di sisi lain, tim hukum menilai jaksa penutut umum tidak cermat dalam konstruksi dakwaan.

Mestinya jaksa lebih cermat sebelum menyatakan berkas lengkap.

Beberapa ketidak cermatan jaksa dalam kasus ini, antara lain.

Baca juga: Hendak Selamatkan Mobil, Mantan Kades di Sumbawa Tewas Terseret Air Bah hingga 10 Km

Jaksa menyatakan terdakwa melakukan perusakan dengan melempar gedung pabrik sebanyak 12 kali menggunakan batu dan kayu singkong.

Setelah memeriksa berkas perkara berupa foto barang bukti, hanya ditemukan 7 foto batu dan 1 potongan bambu.

”Kami tidak menemukan adanya barang bukti berupa foto  pohon singkong, selain foto 1 potongan kayu bambu,” katanya.

Jaksa juga menyatakan, gudang milik Suardi mengalami penyok.

Tetapi dalam berkas perkara tidak ditemukan bukti foto terkait atap gudang tembakau penyeok sebagai barang bukti.

”Atap gudang yang sekedar penyok tersebut semestinya dijadikan sebagai barang bukti utama,” katanya.

Majelis hakim, kata Mangandar, bisa menilai apakah kerugian dialami pelapor mencapai Rp 4,5 juta.

”Serta apakah akibat penyoknya atap gudang tembakau berakibat pada terganggunya ketertiban umum?” kata Mangandar.

Begitu pun mengenai foto bukti kwitansi kerugian pelapor senilai Rp 4,5 juta.

”Itu menunjukkan ketidakcermatan penunut umum dalam menilai kerugian,” katanya.

Sidang Diskors

Usai persidangan, Ali Usman Ahim mengatakan, mereka akan tetap berjuang agar para ibu rumah tangga itu mendapatkan keadilan.

”Sejatinya hukum disusun untuk menghadirkan kemanfaatan, bukan melanggengkan penindasan,” katanya.

Mereka optimis para ibu-ibu tersebut akan mendapatkan keadilan.

Baca juga: Mobil Terseret Air Bah hingga 12 Km, Mantan Kades di Sumbawa Hanyut dan Hilang

”Majelis hakim bisa menilai secara objektif menilai pokok-pokok eksepsi kami,” katanaya.

Sehingga majelis hakim pada putusan selanya menerima eksepsi tim hukum terdakwa.

Terlebih dalam penanganan kasus tersebut, banyak sekali hak-hak terdakwa yang tidak dipenuhi.

”Pasal 170 KUHP yang dikenakan sangat berlebihan. Itu rumusan untuk ketertiban umum,” katanya.

Mereka mempertanyakan, apakah spandek yang penyok mengganggu ketertiban umum.

Apakah gudang tersebut objek vital, bila rusak bisa mengganggu ketertiban umum.

”Sebab ancaman pasal ini tidak main-main, 5 tahun 6 bulan,” katanya.

Sementara itu, Abdul Haris, selaku jaksa penuntut umum belum mau berkomentar ke media.

Mereka akan membalas semua bantahan di sidang selanjutnya, dengan agenda pembacaan jawaban eksepsi.

”Kami sudah ini (buat), nanti dalam tanggapan eksepsi kami uraikan,” katanya.

Karena jaksa penuntut umum tidak memberikan tanggapan langsung.

Ketua Majelis Hakim Asri SH menskors sidang.

Sidang rencananya dilanjutan kembali Jumat (26/2/2021) pagi.

Agendanya mendengar tanggapan jaksa penutut umum atas eksepsi tim hukum terdakwa.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved