Breaking News:

Kasus 4 Ibu Ditahan di Lombok, Aktivis Perempuan Minta Warga Lingkar Pabrik Diperhatikan

Setelah penahanan empat ibu-ibu di Lombok Tengah ditangguhkan Pengadilan Negeri (PN) Praya, aktivis perempuan angkat suara

Dok. LARD NTB
Direktur Eksekutif LARD NTB Mahmudah Kalla bicara mengenai kasus penahanan kasus ibu-ibu dan pabrik UD Mawar Putra 

Laporan Wartwan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Setelah penahanan empat ibu-ibu di Lombok Tengah ditangguhkan Pengadilan Negeri (PN) Praya, aktivis perempuan angkat suara.

Para aktivis yang selama ini mengawal kasus tersebut berharap, penanganan tidak selesai sampai penangguhan penahanan.

”Kami berharap pak gubernur dan para pihak terkait tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan,” kata Direktur Eksekutif LARD NTB Mahmudah Kalla, pada TribunLombok.com, Rabu (23/2/2021).

Tidak kalah pentingnya, kondisi masyarakat di sekitar pabrik juga harus benar-benar diperhatikan.

Baca juga: Akhir Cerita Suami Curi HP Istri: Sepakat Damai, Uang Hasil Penjualan HP Diberikan ke Istri  

Menurutnya, masyarakat di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang terdampak langsung limbah yang menganggu kesehatan warga.

Tonton Juga :

”Terutama kesehatan anak-anak dan para orang tua, serta para pekerja,” ujarnya.

Baca juga: Pegang Kabel Alat Cukur, Bocah asal Dompu Tewas Tersengat Listrik di Samping Ayahnya

Temuan mereka, perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2007.

Artinya sudah masuk puluhan tahun.

Selama itu masyarakat lelah mencium bau menyengat dari aktivitas pabrik tembakau UD Mawar Putra.

Terkait izin perusahaan, mereka akan coba menanyakan ke dinas terkait.

Mulai dari Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perusahaan.

”Juga harus kita kawal jangan-jangan persoalan kontrak kerja dan turunanya tidak ada diatur,” katanya.

Dalam kasus tersebut, kata Kalla, banyak yang perlu diadvokasi.

Sehingga apa yang menjadi akar masalah, pemicu konflik warga dengan perusahaan bisa dituntaskan.  

”Ibu-ibu rumah tangga melakukan itu karena merasa keluarga dan anaknya terancam,” katanya.

Akhirnya mereka melakukan tindakan protes sampai berujung pelemparan gudang perusahaan.

Baca juga: Terkait Penahanan 4 Ibu-ibu di Lombok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal

Sementara itu, H Ahmad Suardi, pemilik UD Mawar Putra saat dikonfirmasi membantah aktivitas usahanya berdampak buruk bagi lingkungan.

Dia mengaku heran, kenapa protes terhadap usahanya baru mulai muncul tahun 2020.

Padahal selama ini aktivitas pabriknya berjalan lancar, tanpa ada protes warga.

Terkait bau menyengat yang dikeluhkan warga, banyak pihak yang sudah turun tetapi tidak mencium bau tembakau yang dikeluhkan warga.

TEMBAKAU: H Ahmad Suardi, pemilik UD Mawar Putra menunjukkan tembakau rajangan kering yang diproduksi dalam bentuk kemasan kecil, Sabtu (20/2/2021).  
TEMBAKAU: H Ahmad Suardi, pemilik UD Mawar Putra menunjukkan tembakau rajangan kering yang diproduksi dalam bentuk kemasan kecil, Sabtu (20/2/2021).   (TribunLombok.com/Sirtupillaili)

Bahkan, jika ada warga yang mengaku kesehatannya terganggu karena usahanya, dia siap membantu pengobatannya.

Usaha UD Mawar Putra, kata Suardi, hanya pengolahan tembakau kering yang dibeli dari petani.

Tembakau itu kemudian diolah sebelum dikemas untuk dijual ke luar daerah.

Rokok atau tembaku Lombok buatannya cukup laris dan diminati di luar daerah.

(*)

Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved