Polres Lombok Barat Sebut Penjualan Gili Tangkong di Situs Online adalah Hoaks

Polres Lombok Barat menyebutkan informasi penjualan Gili Tangkong di salah satu situs online adalah hoaks

Dok. Polres Lombok Barat
HOAKS: Kepolisian mengklaim tidak ada penjualan Gili Tangkong, di Lombok Barat, NTB.  

Politisi Partai Gerindra ini sangat menyesalkan kasus penjualan pulau serupa kembali terjadi di wilayah Lombok Barat.

Langkah hukum menurutnya sangat tepat untuk memberikan efek jera terhadap oknum yang coba-coba menjual pulau di Indonesia.

Penjelasan Pemprov

Setelah melakukan pendalaman terhadap dugaan penjualan Gili Tangkong, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memastikan tidak ada penjualan pulau tersebut di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Jadi isu penjualan pulau atau penjualan lahan di pulau itu (Gili Tangkong) tidak betul," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Yusron Hadi, yang ditemui di kantornya, Senin (8/2/2021).

Hal itu dipastikan setelah melakukan koordinasi dengan para pihak, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.

Setelah dikroscek dan penggalian informasi, Yusron sangat yakin isu penjualan pulau tersebut tidak benar.

JUAL PULAU: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Yusron Hadi menunjukkan situs yang menjual Gili Tangkong, Senin (8/2/2021). 
JUAL PULAU: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Yusron Hadi menunjukkan situs yang menjual Gili Tangkong, Senin (8/2/2021).  (TribunLombok.com/Sirtupillaili)

"Itu hanya ulah para spekulan yang mencoba-coba mendapatkan keuntungan," katanya.

Ia berharap penjualan-penjualan pulau seperti itu tidak terjadi lagi karena cukup meresahkan masyarakat.

Isu penjualan pulau-pulau kecil di Lombok bukan yang pertama.

BMKG: Peringatan Dini Cuaca Buruk Selasa 9 Februari 2021, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

Sebelumnya, Pulau Panjang di wilayah Sumbawa dikabarkan dijual namun setelah dicek kabar tersebut tidak benar.

Sementara terhadap masyarakat yang telah memiliki izin pengelolaan, baik hak guna usaha (HGU) maupun hak pengelolaan (HPL) di Gili Tangkong, Yusron meminta mereka segera merealisasikan perjanjian yang telah dibuat.

"Kita ingin pengelolaan aset yang telah mendapat izin ini benar-benar maksimal," katanya.

Terkait sikap Pemprov NTB terhadap para pihak yang menjual pulau di situs online, Yusron akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved