Breaking News:

Abaikan Prokes Covid-19, Tujuh Kafe dan Tempat Hiburan Malam di Mataram Kena Sanksi 

Tujuh kafe dan tempat hiburan malam di Kota Mataram kena sanksi karena lalai menjalankan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19

Dok. Satpol PP NTB
RAZIA PROKES: Anggota Satpol PP NTB melakukan razia penerapan protokol kesehatan di kafe dan tempat hiburan di Mataram, Sabtu (6/2/2021).  

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tujuh kafe dan tempat hiburan malam di Kota Mataram kena sanksi karena lalai menjalankan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19

Mereka membiarkan para pengunjung berkumpul tanpa jarak sesuai standar Prokes.

Aktivitas itu pun menyebabkan kerumunan di tempat umum. 

Kepala Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tri Budiprayitno mengatakan, razia penegakan prokes terus digencarkan. 

"Operasi penegakan Perda untuk memutuskan rantai Covid-19 ini tidak pernah berhenti," katanya, pada TribunLombok.com, Senin (8/2/2021). 

Kakek di Bima Ketakutan karena Jerat Babi, Pikul & Buang Mayat Pemuda ke Bukit Sejauh 1,5 Km

Pemberian sanksi tidak hanya warga biasa dan pedagang kecil, penertiban juga dilakukan di kafe dan empat-tempat hiburan. 

Tonton Juga :

Pada Jumat (5/2/2021) malam, Satpol PP bersama TNI dan Polri keliling patroli rutin.

Mereka menyisir tempat hiburan malam dan tempat nongkrong. 

Semua Bisnisnya Dibubarkan Operasi Yustisi, Pemilik Minta Ditembak: Karyawan Mau Makan Apa?

"Ada lima kafe yang dikenakan sanksi denda masing-masing Rp 500 ribu," katanya. 

Kelima kafe itu di antaranya Upnormal Coffee, Angkringan Bejo, dan Serena. 

Kemudian, Sabtu (6/2/2021) malam, operasi kembali dilakukan ke tempat hiburan malam.

"Malam minggu ada dua tempat hiburan kami berikan sanksi," katanya. 

Kedua tempat hiburan yang melanggar prokes Covid-19 adalah Lombok Plaza dan Lesehan Anggrek Sindu. 

Sesuai Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020, pengelola tempat usaha yang melanggar Prokes Covid-19 dikenakan sanksi denda Rp 500 ribu. 

Sanksi ini lebih besar dibandingkan sanksi kepada warga yakni Rp 100 ribu. 

"Aktivitas mereka juga kami hentikan malam itu. Kami minta mereka tidak mengulangi lagi," katanya. 

Sebelum pemberian sanksi, tempat-tempat usaha itu sudah diberikan teguran jauh hari sebelumnya. 

Tapi mereka tetap tidak mengindahkan sehingga terkena sanksi administratif. 

Baru 36 Persen Nakes NTB Divaksin Covid-19, Wagub Targetkan Vaksinasi Setahun Jadi 6 Bulan

Budiprayitno menambahkan, pelanggaran dilakukan di tempat-tempat usaha itu antara lain tidak mengatur jarak pengunjung. 

Banyak pengunjung tidak memakai masker.

"Mereka (pengelola) dianggap abai terhadap protokol kesehatan" katanya. 

Jika ke depan mereka tetap melakukan pelanggaran, bukan tidak mungkin izin usaha mereka dibekukan. 

"Kewenangan mencabut izin usaha di teman-teman kabupaten/kota," katanya. 

Sehingga dalam setiap operasi gabungan tersebut, mereka juga menggandeng Satpol PP kabupaten/kota. 

Pekerja Hotel dan Restoran NTB Segera Dapat Vaksin Covid-19

Bahkan beberapa tempat usaha ini diketahui memiliki sertifikat CHSE dari Dinas Pariwisata NTB. 

Harusnya mereka tetap konsisten menjalankan Prokes untuk mencegah penularan Covid-19

"Kalau mereka masih melanggar bukan tidak mungkin sertifikat itu kita cabut," ujarnya. 

(*)

Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved