Breaking News:

Kabar Bahagia, NTB Dapat Tambahan Penerima PKH 43.471 Keluarga

Kementerian Sosial RI telah menurunkan data calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dok. Dinas Sosial NTB
BANSOS: Gubernur Provinsi NTB Dr H Zulkieflimansyah (tengah) meninjau rumah balita kurang mampu di Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COOM, MATARAM - Kementerian Sosial RI telah menurunkan data calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kuota tambahan calon keluarga penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga (KK).

Data tersebut akan divalidasi pemerintah kabupaten/kota melalui pendamping sosial PKH, tanggal 8 Januari sampai 5 Februari 2021.

Gubernur Provinsi NTB Dr H Zulkieflimansyah mengatakan, tambahan kuota  43.471 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu diberitahukan melalui surat Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Jelang Putusan Gugatan Pilkada Sumbawa, Kapolresta Mataram Cek Ruang Sidang Bawaslu NTB

Dlalam surat nomor 47/3.4/DI.01/01/2021 itu, Kemensos memberitahukan NTB akan menerima tambahan kuota calon penerima PKH.

Kementerian pun meminta dukungan pelaksanaan validasi calon penerima PKH tahun 2021.

”Kesempatan ini akan kita manfaatkan secara maksimal,” katanya, dalam siaran pers tertulisnya, Minggu (10/1/2021).

Tambahan kuota penerima PKH itu tersebar di masing-masing kabupaten/kota.

Baca juga: Perbaiki Data Kemiskinan, Wagub Surati Bupati dan Wali Kota se-NTB

Di Kabupaten Bima sebanyak 6.466 KK, Dompu 2.366 KK, Kota Bima 1.220 KK,  dan Kota Mataram 3.430 KK.

Kemudian di Lombok Barat 3.885 KK, Lombok Tengah 5.281 KK, Lombok Timur 14.707 KK, Lombok Utara 767 KK.

Juga di Sumbawa 4.002 KK dan Sumbawa Barat 1.347 KK.

Gubernur Zulkieflimansyah berharap, proses validasi di masing-masing daerah segera dilakukan.

Validasi pertama calon KPM PKH adalah  penerima sembako dengan mengisi informasi nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), nomor rekening dan nama Bank Penyalur.

Tekhnisnya diisi melalui aplikasi elektoronik (e)-PKH pada block V komplementaritas program.

Selanjutnya, validasi calon KPM dari Non Sembako/BSP.

"Dengan ditambahkannya calon Penerima PKH ini, saya berharap Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota mendukung pelaksanaan validasi dan mengawasi pelaksanaan di lapangan,” imbuhnya.

Baca juga: Siswa SMAN 1 Mataram Terpapar Covid-19, Kelas Tatap Muka Pakai Pola On Off

Ia mengingatkan, proses validasi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Baik menjaga jarak atau tidak berkerumunan, mencuci tangan, dan memakai masker.

Bansos Rp 5,1 Triliun

Sepanjang tahun 2020, dana dikucurukan pemerintah pusat melalui Kemensos RI untuk PKH, Bantuan Sosial Sembako (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak RP 5,1 triliun lebih.

"Kucuran dana yang banyak ini harus diatensi serius oleh kita semua. Untuk itu, diharapkan semua pihak untuk mengawasi secara bersama," harapnya

Awal Januari 2021, Kemensos juga meluncurkan bansos PKH tahap I bagi 330.771 KPM senilai Rp 234,8 juta.

Selanjutnya, pemerintah daerah masih menunggu gelombang data sesuai termin lanjutan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H Ahsanul Khalik menambahkan, pemerintah daerah di NTB terus memperkuat komitmen melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Ombudsman NTB: Buruknya Data Kependudukan Hambat Penyaluran Bantuan Covid-19

Validasi dilakukan secara terstruktur dan terukur.

Setelah tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya telah ditetapkan Kementerian Sosial RI.

Untuk merawat komitmen dan mengantisipasi data eror, Pemrov telah menyurati bupati/wali kota untuk segera melaksanakan verifikasi, validasi, dan finalisasi DTKS periode Maret 2021.

(*) 

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved