Breaking News:

Setelah 17 Tahun Pemekaran, 426 Aset Pemkab Bima Akhirnya Diserahkan ke Kota Bima

KPK memfasilitasi rekonsiliasi 426 aset pemekaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima ke Pemerintah Kota Bima

Dok. Humas KPK 
REKONSILIASI: Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK memfasilitasi serah terima aset Pemkab Bima ke Kota Bima, Jumat (27/11/2020).  

Tapi harus ada kejelasan batas waktu serta mempertimbangkan aspek pemanfaatan aset. 

Sementara itu, Kasubdit Barang Milik Daerah (BMD) I Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ir Amanah menjelaskan, proses penyerahan aset pemekaran tidak membutuhkan persetujuan DPRD karena merupakan amanah undang-undang. 

Ia menilai proses penyerahan aset pemekaran Bima sudah terlalu lama. 

“Pembentukan Kota Bima sudah 17 tahun dan sepertinya harus dipaksa dulu supaya cepat selesai," katanya. 

Setelah proses serah terima, aset dapat dipinjam-pakaikan kembali. 

"Terkait biaya pemeliharaannya, ditanggung oleh si peminjam,” jelas Amanah. 

Ia mengingatkan Pemkab Bima segera melakukan pemutakhiran di Kartu Inventaris Barang (KIB) terhadap aset yang sudah direkonsiliasi. 

Baca juga: Menteri Edhy Tersangka, Pembudidaya Lobster Lombok Khawatir Dilarang Tangkap Benur Lagi

Pemkot Bima diharapkan melanjutkan proses dokumen pelepasan hak dan permohonan pembuatan sertifikat. 

“Dalam proses ke BPN harus segera diproses secepat-cepatnya," katanya. 

Kemendagri bersama KPK akan mendampingi proses penghapusan dari KIB. 

Halaman
123
Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved