Breaking News:

KPK Minta Pengelolaan Aset di Gili Trawangan Tidak Rugikan Daerah

KPK meminta aset seluas 65 hektare milik Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gili Trawangan ditertibkan

Dok. Diskominfotik Provinsi NTB
CEK ASET: Koordinator KPK Wilayah III Aida Ratna Zulaiha (dua dari kanan) meninjau aset Pemprov NTB di Gili Trawangan bersama Gubernur Provinsi NTB H Zulkieflimansyah (dua dari kiri), Senin (23/11/2020). 

Laporan Wartwan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aset seluas 65 hektare milik Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gili Trawangan ditertibkan.

Kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Gili Trawangan Indah (GTI) harus menguntungkan daerah.

Pun demikian dengan aset yang dikelola masyarakat.

Baca juga: Gara-gara Saling Senggol, Pemuda di Lombok Tengah Dianiaya Pakai Parang

”Yang namanya kerja sama harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak merugikan pemerintah daerah,” kata Aida Ratna Zulaiha, koordinator KPK wilayah III saat meninjau aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Senin (23/11/2020).

Pengelolaan aset di Gili Trawangan diduga bermasalah karena jumlah royalti dan pajak yang dibayar ke daerah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam kontrak produksi berdurasi 70 tahun yang diteken tahun 1995, PT GTI hanya wajib membayar royalti Rp 22,5 juta setahun ke Pemprov NTB.

Tonton Juga :

Jumlah itu tidak sesuai lagi dengan aset yang ditaksir bernilai Rp 2,3 triliun.

Karena itu, untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), KPK merasa perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah.

Halaman
12
Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved