Breaking News:

Gubernur NTB Minta Bantuan Kejaksaan Selesaikan Masalah Aset Gili Trawangan

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Zulkieflimansyah menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTB

Dok. Humas NTB
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat membuka rapat koordinasi percepatan pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika, Kamis (22/10/2020). Minta Bantuan Kejaksaan Selesaikan Masalah Aset Gili Trawangan 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Zulkieflimansyah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTB.

"SKK ini akan menjadi dasar Kejati NTB melakukan kajian terkait penyelesaian aset Pemprov NTB yang ada Gili Trawangan," kata Gubernur Provinsi NTB H Zulkieflimansyah, setelah menandatangani SKK, di kantor Kejati NTB, Senin (23/11/2020).

Melalui SKK itu, gubernur meminta bantuan hukum non litigasi untuk menyelesaikan persoalan lahan 65 hektare yang dikuasai PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Baca juga: Soal Aset di Gili Trawangan, Gubernur NTB Layangkan Somasi Kedua ke Investor  

"Insya Allah akan dicari jalan terbaik agar bermanfaat bagi masyarakat kita,  menguntungkan pemda dan tidak merugikan investor," kata Zulkieflimansyah.

Pemandangan SKK disaksikan Koordinator Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aida Ratna Zulaiha, dan Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Tende, setelah mereka meninjau Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Koordinasi dengan KPK dan Kejati NTB, lanjut Zulkieflimansyah, merupakan satu dari sekian upaya menemukan solusi terbaik pengelolaan di Gili Trawangan.

Sementara itu, Asdatun Kejati NTB Tende mengatakan, pihaknya akan membuat kajian sebagai masukan dalam penanganan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan.

Baca juga: KPK Minta Pengelolaan Aset di Gili Trawangan Tidak Rugikan Daerah

Kejaksaan juga perlu mendengarkan presentasi  dari Pemprov NTB tentang kronologis pengelolaan aset dari awal hingga akhir.

"Kami akan bekerja melakukan kajian setelah penandatangan SKK," ujarnya.

(*)

Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved